JAKARTA, voksil.com-Kemendikbudristek mendorong pembentukan tim koordinasi vokasi daerah untuk memperkuat peran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Pendidikan dan pelatihan vokasi dinilai penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Dirjen Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kemendikbudristek Kiki Yuliati mangatakan, perlu sinkronisasi dalam pembinaan LKP, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dia pun mendorong agar pemerintah daerah (pemda) di kabupaten/kota melakukan pembinaan terhadap LKP yang melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (Dudika); organisasi mitra (ormit), serta instansi terkait. ”Kami mengharapkan dapat terjalin koordinasi dan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai langkah yang strategis dalam pembinaan LKP,” ujarnya melalui siaran pers pada Rabu (15/3/2023).
Kegiatan yang diselenggarakan pada 13–15 Maret 2023 ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta terkait implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam kerangka pembinaan LKP yang dilakukan oleh pemda maupun organisasi mitra.
Selain itu juga untuk menambah pemahaman terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Dengan bekal tersebut Kiki berharap akan lahir berbagai inisiatif kolaborasi yang menguatkan pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai upaya penyiapan SDM kompeten, produktif, dan berdaya saing menyongsong Indonesia Emas 2045.
Oleh karena itu, kegiatan ini mendiskusikan beberapa agenda, yaitu evaluasi program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), program LKP bekerja sama dan berstandar Dudika, program LKP bekerja sama dengan perguruan tinggi vokasi yang menyelenggarakan D-1 dan D-2, program uji kompetensi, dan praktik baik peran pemerintah daerah dalam pembinaan LKP. (sdo/mmr)
