Voksil.com, JAKARTA ¬– Presiden Joko Widodo meminta pengembang perumahan, termasuk REI meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau. Dia mengungkapkan angka backlog di Indonesia yang mencapai kisaran 12,7 juta unit. Jumlah itu berkejaran dengan pertumbuhan KK baru yang mencapai 700 ribu hingga 800 ribu per tahun (data susenas, 2021).
Saat ini, pemerintah sudah menyediakan berbagai regulasi dan fasilitas untuk mendukung program tersebut. Antara lain, kemudahan perizinan bagi pengembangan serta infrastuktur dasar. Selain itu, pemerintah melanjutkan skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembia
yaan perumahan. Tahun ini, disediakan untuk 200 ribu unit dengan kisaran anggaran Rp 25 triliun. ‘’Saya meminta REI terus berkolaborasi dengan pemerintah, membantu rakyat kecil memiliki hunian layak dan sehat,’’ katanya seperti dikutip dari laman www.pu.go.id (10/8/2023).
Jokowi juga mengingatkan para pengembang untuk memperhatikan dampak sosial akibat pembangunan permukiman. Selama ini, banyak kasus pembangunan permukiman yang merugikan kampung di sekitarnya. Seperti pencemaran air bawah tanah atau sumur, munculnya banjir, serta pengelolaan sampah yang kurang optimal. ‘’Persoalan seperti itu harus diperhatikan dan diantisipasi sejak awal, jangan sampai muncul,’’ ungkapnya.
Menurut dia, tantangan besar masih dihadapi pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia. Persaingan antar negara sangat ketat. Utamapanya dalam memperebutkan potensi ekonomi dan investasi. ‘’Semua negara bersaing dan saling memperbaiki diri, kecepatan perizinan, kecepatan pelayanan, kecepatan pembebasan lahan. Karena kalau tergantung APBN gak akan bisa tumbuh, investasi menjadi kunci,” kata Presiden. (pu.go.id/rim)
