Dampak Larangan Study Tour oleh Gubernur Jawa Barat terhadap Sektor Pariwisata
koranindopos.com – Jakarta. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang melarang kegiatan study tour bagi pelajar. Keputusan ini memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata, tidak hanya di Jawa Barat tetapi juga di berbagai daerah lain yang selama ini menjadi tujuan utama study tour.
Larangan study tour menyebabkan lonjakan pembatalan pemesanan jasa transportasi, terutama bus pariwisata. Salah satu perusahaan otobus yang terdampak adalah PO Tifanha yang berbasis di Cirebon. Manager Marketing PO Tifanha, Irfan Firmansyah, mengungkapkan bahwa terjadi penurunan drastis dalam jumlah pesanan, bahkan mencapai 30% untuk perjalanan di bulan April dan Mei 2025.
“Sangat berdampak sekali pada perusahaan otobus, sedikitnya 50 persen konsumen kami memilih untuk membatalkan pesanan,” ujar Irfan pada Minggu (9/3/2025), yang dikutip pada Selasa (11/3/2025).
Selain pembatalan, sejumlah klien juga mengubah rute perjalanan mereka ke daerah yang tidak terdampak oleh kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi perusahaan transportasi yang bergantung pada rute-rute populer di Jawa Barat.
Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan transportasi, tetapi juga oleh destinasi wisata, hotel, restoran, dan penyedia jasa wisata lainnya. Banyak tempat wisata yang sebelumnya menjadi destinasi utama study tour mengalami penurunan jumlah pengunjung secara drastis. Hotel dan penginapan yang biasa menerima rombongan pelajar juga menghadapi penurunan tingkat okupansi.
Di luar Jawa Barat, perusahaan transportasi yang biasa melayani perjalanan ke wilayah tersebut turut terdampak. Banyak operator bus dari provinsi lain mengalami pembatalan pesanan akibat kebijakan ini.
Sejumlah pelaku usaha di sektor pariwisata berharap agar kebijakan ini dapat dievaluasi lebih lanjut. Mereka meminta adanya solusi yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan pendidikan dan keberlangsungan ekonomi para pelaku usaha di sektor pariwisata.
“Kami berharap ada alternatif yang diberikan agar dampak ekonominya tidak terlalu besar bagi kami yang bergantung pada industri pariwisata,” kata seorang pengusaha transportasi yang terkena imbas dari kebijakan ini.
Kebijakan ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Diharapkan pemerintah daerah dapat mencari solusi terbaik agar kepentingan pendidikan dan ekonomi dapat berjalan beriringan tanpa merugikan salah satu pihak.(dhil)
